Liputan6.com, Jakarta Indonesia merupakan negara yang strategis. Berada di bentang garis khatulistiwa dan dikelilingi 127 gunung aktif dalam ring of fire. Dengan begitu, Indonesia kerap diintai bencana alam. Walaupun demikian, tanah dan alam Indonesia subur.
Indonesia rentan akan bencana alam banjir karena iklim dan topografinya. Hal itu menyebabkan kerugian ekonomi negara mencapai 430 juta dolar per tahun.
Sejak tahun 1980, dampak banjir semakin memburuk. Hal itu dikarenakan penggundulan hutan dan praktik pertanian tak sesuai yang mengakibatkan erosi dan meningkatnya sedimen disaluran air.
Maka dari itu, tidak ada kesadaran yang tepat mengakibatkan masyarakat lebih rentan dan berisiko lebih besar kehilangan aset sampai nyawa akibat bencana banjir.
Selama periode 2003 – 2015, dampak banjir thunan rata-rata berdampak pada 1,58 juta orang pertahunnya. Tidak kurang 223 ribu rumah rusak total sampai 168 ribu hektar tanaman tergenang. Selain itu, transportasi terputus dan termasuk menganggu akses ke pelabuhan dan bandara.
Untuk menanggulanginya, diperlukan keamanan air adalah pilar utama rencana pembangunan jangka menangah nasional yang mengedepankan manajemen risiko banjir dan mereduksi dampak kerusakan akibat banjir.
Indonesia mengadopsi pendekatan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terpadu, integrated water resource management (IWRM). Pendekatan ini dilakukan melalui pembentukan organisasi pengelolaan wilayah sungai dan perumusan rencana wilayah sungai strategis sebagai prasyarat untuk rencana pembangunan wilayah sungai.
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau biasa disebut Ditjen PSP telah menjalankan pendekatan integrated water resource management dengan menginisiasi program flood management in selected river basins (FMSRB).
Ditjen PSP telah menjalankan program FMSRB untuk mengambil lokasi di provinsi Banten, yaitu Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak.
Tentang integrasi kelompok tani dengan bantuan ternak
Tujuan FMSRB adalah memperbaiki kondisi lahan pertanian untuk mengendalikan erosi melalui pengelolaan lahan yang lebih baik. Hal itu diterapkan di daerah aliran sungai atau das, seperti Cidanu dan Cidurian. Selain itu, FMSRB bertujuan mengurangi limpasan melalui konservasi tanah dan air.
Kegiatan utama dalam rangkaian kerja besar FMSRB dimulai dari pembentukan calon petani atau calon lahan (CPCL) dan penguatan kelompok tani yang ditargetkan kriteria seleksi dari hal tekni sosial dan ekonomi.
Kriteria kelompok konservasi ini di antaranya kelompok bersedia berpartisipasi penuh dalam kegiatan FMSRB hingga selesai dan berkontribusi sedikitnya 20 persen untuk kegiatan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
Penyuluhan dan pelatihan pada kelompok tani menjadi elemen penting dalam rangkaian kegiatan FMSRB.
Pelatihan yang diberikan kementan untuk program FMSRB
Kegiatan utama FMSRB ini juga mencakup pengembangan dan rehabilitas jaringan irigasi yaitu embung, dam parit, irigasi perpompaan, sumur resapan, dan rehabilitasi jaringan irigasi desa atau jides.
Harapan besar dari program FMSRB adalah meningkatkan pendapatan petani dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan melalui wanatani atau agroforestry dan penanaman serta pemeliharaan tanaman sebagai bagian dari tindakan konservasi lahan kritis.
